TKA, Uji Kesetaraan, dan UNPK sering disebut seolah-olah satu sistem yang hanya berganti nama. Padahal ketiganya lahir pada periode kebijakan yang berbeda dan fungsinya tidak sama.
Kesalahan ini bukan sekadar soal istilah. Kalau orang tua mengira TKA sama dengan ujian kelulusan nasional zaman dulu, anak bisa mendapat tekanan yang tidak perlu. Sebaliknya, kalau TKA dianggap tidak penting hanya karena sifatnya sukarela, peserta pendidikan nonformal atau informal bisa melewatkan hasil yang dibutuhkan untuk pengakuan kesetaraan atau keperluan akademik lain.
Urutannya: UNPK, Uji Kesetaraan, lalu TKA
Pada masa Ujian Nasional, peserta pendidikan kesetaraan mengenal UNPK atau Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan. Sistem itu berada dalam kerangka Ujian Nasional yang sekarang sudah tidak digunakan.
Pada 2023, pemerintah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2023 tentang Uji Kesetaraan. Uji Kesetaraan ditujukan untuk memberi akses penyetaraan hasil belajar bagi peserta jalur nonformal dan informal. Pusmendik pada saat itu menegaskan bahwa keikutsertaannya bersifat pilihan dan tidak berkaitan dengan penerbitan ijazah.
Kemudian pada 3 Juni 2025, Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik mulai berlaku. Peraturan ini secara resmi mencabut Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2023. Sejak itu, kerangka nasional yang digunakan adalah TKA.
| Sistem | Periode | Gambaran singkat |
| UNPK | Era Ujian Nasional | Ujian nasional bagi pendidikan kesetaraan pada sistem yang berlaku saat itu. |
| Uji Kesetaraan | 2023 sampai 2 Juni 2025 | Layanan penyetaraan hasil belajar bagi jalur nonformal dan informal; bersifat pilihan. |
| TKA | Sejak 3 Juni 2025 | Asesmen capaian akademik terstandar bagi jalur formal, nonformal, dan informal; tidak menentukan kelulusan. |
Jadi, apakah TKA menggantikan Uji Kesetaraan?
Kalau yang dimaksud adalah perubahan regulasi nasional, jawabannya ya. Permendikdasmen 9/2025 mencabut aturan Uji Kesetaraan 2023 dan memperkenalkan TKA sebagai sistem yang berlaku sekarang.
Tetapi jangan menerjemahkannya menjadi “ujian yang sama, hanya ganti nama”. TKA mempunyai cakupan peserta yang lebih luas karena juga berlaku untuk jalur formal. Tujuannya menghasilkan informasi capaian akademik individual yang terstandar untuk kebutuhan seperti seleksi akademik, pengakuan kesetaraan hasil belajar, dan kebutuhan lain yang memerlukan bukti capaian akademik.
Apa yang sama antara Uji Kesetaraan 2023 dan TKA?
Keduanya tidak menentukan kelulusan peserta Paket A, B, atau C. Uji Kesetaraan 2023 bersifat pilihan, dan TKA juga disebut sebagai asesmen sukarela. Jadi, narasi bahwa sebelum TKA semua peserta Paket C wajib lulus satu ujian nasional tidak tepat bila yang dimaksud adalah Uji Kesetaraan 2023.
Keduanya juga berhubungan dengan kebutuhan penyetaraan hasil belajar bagi jalur nonformal dan informal. Perbedaannya terletak pada kerangka asesmen, cakupan peserta, mata pelajaran, dan pemanfaatan hasil.
Apa yang berbeda?
| Aspek | Uji Kesetaraan 2023 | TKA |
| Dasar aturan | Permendikbudristek 31/2023 | Permendikdasmen 9/2025 |
| Status | Sudah dicabut | Berlaku |
| Peserta | Nonformal dan informal | Formal, nonformal, dan informal |
| Sifat keikutsertaan | Pilihan | Sukarela |
| Penentu kelulusan | Tidak | Tidak |
| Hasil | Hasil uji untuk penyetaraan | Laporan capaian akademik individual/SHTKA |
| Fungsi utama | Penyetaraan hasil belajar | Capaian akademik terstandar, seleksi akademik, dan pengakuan kesetaraan hasil belajar |
Mengapa UNPK tidak boleh dipakai untuk menjelaskan TKA?
Banyak orang tua mengenal sistem pendidikan kesetaraan dari masa yang lebih lama, ketika istilah ujian nasional masih sangat kuat. Pengalaman itu wajar, tetapi sistemnya sudah berubah.
Jika sebuah artikel mengatakan “dulu Paket C harus lulus Ujian Kesetaraan, sekarang diganti TKA”, pembaca bisa mengira Uji Kesetaraan 2023 adalah ujian kelulusan wajib seperti bayangan tentang UNPK. Padahal Pusmendik pada 2023 sudah menjelaskan bahwa Uji Kesetaraan bersifat opsional dan tidak terkait penerbitan ijazah.
Cara yang lebih tepat adalah menyebut periodenya. Misalnya: pada era Ujian Nasional ada UNPK; pada 2023 berlaku Uji Kesetaraan yang bersifat pilihan; sejak Juni 2025 regulasi Uji Kesetaraan dicabut dan TKA menjadi kebijakan yang berlaku.
Bagaimana posisi TKA untuk Paket A, B, dan C?
Paket A dan Paket B mengikuti TKA Bahasa Indonesia dan Matematika. Paket C mengikuti Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, serta dua mata pelajaran pilihan.
TKA tidak menentukan kelulusan. Namun Pusmendik menjelaskan bahwa peserta jalur nonformal dan informal yang ingin memperoleh pengakuan kesetaraan hasil belajar perlu mengikuti TKA. Karena itu, sifat sukarela tidak sama dengan “tidak ada gunanya”.
Bagaimana dengan ujian atau CBT di PKBM?
PKBM tetap memiliki penilaian untuk melihat perkembangan belajar dan menentukan kelulusan sesuai ketentuan. Bentuknya bisa berupa tugas, proyek, asesmen sumatif, ujian semester, CBT, atau bentuk evaluasi lain yang digunakan satuan pendidikan.
Penilaian tersebut jangan disebut sebagai Uji Kesetaraan nasional yang masih berjalan, karena regulasi Uji Kesetaraan 2023 sudah dicabut. Lebih jelas bila disebut sesuai fungsinya: asesmen internal, ujian satuan pendidikan, atau penilaian pembelajaran.
Apakah TKA sama dengan Asesmen Nasional?
Tidak. Mulai 2026 pelaksanaan TKA dan Asesmen Nasional diintegrasikan dari sisi kegiatan dan waktu, tetapi fungsi keduanya tetap berbeda. TKA menghasilkan informasi capaian akademik individual. Asesmen Nasional dipakai untuk evaluasi sistem pendidikan dan hasilnya masuk dalam Rapor Pendidikan.
Jadi, dua asesmen dapat dilaksanakan terintegrasi tanpa berarti hasilnya sama atau memiliki fungsi yang sama.
Cara membaca informasi TKA agar tidak salah
- Periksa tanggal artikel. Informasi 2023 atau 2025 bisa memakai regulasi yang sudah diganti.
- Bedakan aturan nasional dengan ujian internal PKBM atau kebijakan daerah.
- Jika artikel menyebut Paket C hanya memilih satu mata pelajaran TKA, informasi itu sudah tidak sesuai; sekarang dua pilihan.
- Jika artikel menyebut TKA menentukan kelulusan, informasi itu salah.
- Untuk jadwal, selalu gunakan jadwal tahun berjalan karena tanggal berubah setiap periode.
Untuk aturan TKA yang lebih lengkap, baca TKA untuk Paket A, B, C dan Homeschooling.
Untuk jadwal 2026, baca Jadwal TKA Paket A, B, dan C 2026.
Kesimpulan
TKA bukan UNPK dengan nama baru dan tidak identik dengan Uji Kesetaraan 2023. UNPK berada pada era Ujian Nasional. Uji Kesetaraan 2023 adalah layanan pilihan bagi jalur nonformal dan informal. TKA berlaku sejak Juni 2025, mencakup jalur formal, nonformal, dan informal, serta menghasilkan capaian akademik individual yang terstandar.
Yang sama-sama penting untuk diingat: Uji Kesetaraan 2023 dan TKA bukan penentu kelulusan. Untuk peserta Paket A, B, C atau sekolahrumah, keputusan mengikuti TKA perlu dilihat dari kebutuhan pengakuan kesetaraan dan rencana akademik, bukan dari anggapan bahwa TKA adalah ujian kelulusan nasional.
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Ujian kesetaraan lama (UNPK) wajib dan menentukan kelulusan, sedangkan TKA tidak wajib dan tidak menentukan kelulusan. Kelulusan kini ditentukan oleh PKBM melalui penilaian menyeluruh, sesuai Permendikdasmen No. 9 Tahun 2025.
Sistem ujian kesetaraan lama (UNPK) yang menentukan kelulusan sudah tidak berlaku. Sebagai gantinya ada TKA, yang berfungsi memetakan capaian akademik, bukan menentukan kelulusan.
Tergantung rencana anak. TKA tidak wajib, tetapi hasilnya bisa bermanfaat, misalnya sebagai salah satu pertimbangan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Diskusikan dengan PKBM sesuai rencana anak ke depan.
Kelulusan Paket A/B/C ditentukan oleh satuan pendidikan (PKBM) melalui penilaian menyeluruh atas proses belajar, penyelesaian program, dan pemenuhan kompetensi — bukan oleh satu ujian akhir.
Tidak. TKA diselenggarakan tanpa pungutan biaya karena dibiayai negara.
Umumnya justru memudahkan. Tekanan “ujian penentu” berkurang, proses belajar lebih dihargai, dan anak yang berencana kuliah tetap bisa memanfaatkan TKA. Yang penting, pilih PKBM yang memahami regulasi terbaru dan tertib dalam penilaian.
